BERITADENYUT.COM | BANDA ACEH – Pendangkalan sungai dan tumpukan material pascabanjir menjadi perhatian Pemerintah Aceh. Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau Dek Fad, meminta pemerintah kabupaten dan kota memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi banjir susulan.
Salah satu langkah yang didorong adalah menyiagakan alat berat di wilayah terdampak dan titik rawan bencana. Dengan begitu, penanganan dapat segera dilakukan ketika kondisi darurat terjadi.
Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat bersama para bupati dan wali kota dari wilayah terdampak bencana hidrometeorologi, Kamis (8/10/2026), melalui konferensi video dari Kantor Penghubung Pemerintah Aceh di Jakarta.
Rapat itu merupakan bagian dari koordinasi lanjutan setelah pembahasan bersama Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh dan Sumatera, Tito Karnavian.
Sungai dangkal berisiko memperbesar dampak banjir
Pendangkalan, penyempitan alur sungai, dan material yang terbawa arus dapat mengganggu kapasitas sungai dalam mengalirkan air. Karena itu, kondisi sungai di daerah rawan perlu diperiksa dan dipetakan secara berkala.
Dek Fad meminta pemerintah daerah mengidentifikasi sungai dan saluran air yang membutuhkan penanganan. Langkah tersebut diperlukan agar pekerjaan dapat diprioritaskan berdasarkan tingkat kerawanan dan kebutuhan di lapangan.
Koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera I juga penting, mengingat penanganan sungai harus disesuaikan dengan kewenangan masing-masing instansi.
Ekskavator disiapkan untuk mempercepat penanganan
Kesiapan alat berat menjadi langkah berikutnya. Ekskavator dapat digunakan untuk membantu pengerukan dan pemindahan material sesuai kebutuhan teknis serta ketentuan yang berlaku.
Pada 2 Oktober 2026, Dek Fad telah mengusulkan agar kabupaten dan kota rawan banjir mendapat dukungan alat berat melalui skema pinjam pakai, dengan usulan sedikitnya empat ekskavator.
Usulan tersebut dimaksudkan untuk mempercepat respons pemerintah daerah ketika banjir terjadi sekaligus mendukung penanganan sungai yang mengalami pendangkalan. Namun, usulan penyediaan alat berat perlu dibedakan dari realisasi pengadaan atau penempatan alat di setiap daerah.
Bukan hanya respons saat bencana
Kesiapsiagaan banjir tidak cukup dilakukan ketika air sudah meluap. Pemerintah daerah perlu mempersiapkan langkah pencegahan sejak dini, termasuk membersihkan saluran air, memetakan titik rawan, dan memastikan koordinasi antarlembaga berjalan baik.
Masyarakat juga perlu mendapatkan informasi mengenai potensi bahaya dan langkah evakuasi apabila kondisi darurat terjadi.
Tantangan berikutnya adalah memastikan rencana tersebut benar-benar dilaksanakan. Ketersediaan alat berat, kejelasan pembagian tugas, dan penanganan lokasi prioritas menjadi faktor penting dalam mengurangi risiko banjir susulan di Aceh.
Dengan koordinasi yang konsisten dan tindakan sesuai kondisi lapangan, upaya antisipasi diharapkan dapat memperkuat perlindungan masyarakat sekaligus mendukung pemulihan wilayah terdampak bencana.
