APBA 2027 Harus Berpihak kepada Rakyat, Bukan Terjebak Rutinitas Belanja

Oleh: Nasrul Sufi, Direktur Aceh Social Development (ASD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2027 harus menjadi momentum untuk memperbaiki arah pembangunan Aceh. Di tengah berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang masih dihadapi masyarakat, kebijakan anggaran tidak boleh sekadar berorientasi pada penyerapan belanja, tetapi harus mampu menghadirkan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.

Persoalan mendasar dalam tata kelola anggaran bukan hanya berapa besar dana yang dialokasikan, melainkan sejauh mana anggaran tersebut menghasilkan public value atau nilai manfaat publik. Pembangunan harus diukur dari perubahan yang dirasakan masyarakat, mulai dari terbukanya lapangan kerja, meningkatnya pendapatan keluarga, membaiknya pelayanan kesehatan, hingga tersedianya infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi.

Karena itu, penyusunan APBA 2027 membutuhkan perubahan paradigma, dari pendekatan budget spending atau sekadar membelanjakan anggaran menuju performance-based budgeting, yakni penganggaran berbasis kinerja dan hasil.

Pemerintah Aceh perlu memastikan bahwa setiap program memiliki indikator capaian yang jelas, target yang terukur, serta mekanisme evaluasi yang transparan. Dengan demikian, keberhasilan tidak hanya dinilai dari realisasi anggaran, tetapi juga dari efektivitas program dan manfaatnya bagi masyarakat.

Sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kehidupan rakyat harus memperoleh perhatian serius. Penguatan ekonomi UMKM, perlindungan petani dan nelayan, penciptaan kesempatan kerja bagi generasi muda, peningkatan kualitas pendidikan, serta pelayanan kesehatan yang terjangkau perlu menjadi prioritas strategis.

Di sisi lain, belanja birokrasi harus dikelola secara proporsional. Efisiensi bukan berarti memangkas kebutuhan pelayanan publik, melainkan memastikan bahwa penggunaan sumber daya fiskal benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi prasyarat penting. Masyarakat berhak mengetahui program apa yang dibiayai, siapa penerima manfaatnya, serta bagaimana hasil pelaksanaannya. Pengawasan yang kuat akan membantu mencegah pemborosan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

APBA 2027 juga perlu disusun dengan mempertimbangkan keberlanjutan fiskal Aceh, terutama dalam menghadapi perubahan kapasitas pendanaan daerah. Perencanaan yang realistis, berbasis data, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat menjadi semakin penting agar program prioritas tidak berhenti di tengah jalan.

Pada akhirnya, APBA bukan sekadar dokumen administratif tahunan. Ia merupakan instrumen kebijakan publik yang menentukan arah pembangunan dan kualitas kehidupan masyarakat.

Aceh membutuhkan anggaran yang produktif, inklusif, dan berorientasi pada hasil. Pemerintah, DPRA, serta seluruh pemangku kepentingan perlu memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

Sebab, keberhasilan pembangunan tidak ditentukan oleh seberapa besar anggaran yang dihabiskan, melainkan oleh seberapa nyata kesejahteraan yang berhasil diwujudkan.

Nasrul Sufi

Direktur Aceh Social Development (ASD)